Posts from the ‘BPJS’ Category

BPJS Ketenagakerjaan

 
 
bpjsCallCenter
BPJSKetenagakerjaan-1
 
 
BPJSTKMobileUnduh BPJSTK-mobile di https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mitracomm.jamsostek dan install di Handphone android
 

Kantor Cabang Jakarta

Screenshot_2014-02-19-09-34-47
Kantor Pusat
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79
Jakarta Selatan 12930
Tlp. (021) 5207797 (Hunting 20 Lines)
Fax. (021) 5202310
 

Untuk Bantuan Teknis

Screenshot_2014-02-19-09-49-31

==================================================
 
Berdasarkan Undang-Undang BPJS itu, maka dibentuklah dua BPJS yaiyu:

  • BPJS Kesehatan, transformasi dari PT Askes-yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan
  • BPJS Ketenagakerjaan-transformasi dari PT Jamsostek-yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian
  •  
    BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini telah resmi terbentuk dan mulai beroperasi 1 Januari 2014 setelah diresmikan Presiden SBY pada 31 Desember 2013.
     
    Dapat disimpulkan bahwa konsep Jaminan Kesehatan Nasinoal dan BPJS sesungguhnya adalah penerapan at-takmin at-ta’awuniy yang sangat didukung dan didorong oleh ajaran syariah Islam. Konsep Islam mengenai jaminan social ini sejalan pula dengan UUD 45.
    Menurut UU BPJS tersebut, Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

    Secara total Badan tersebut akan mengelola jaminan bagi sekitar 176,84 juta penduduk. Dari jumlah itu Negara menjamin 86,4 juta warga miskin Indonesia dengan subsidi dari APBN. Warga Negara yang mampu akan membayar iyuran kepesertaan.

    Bagi warga miskin yang berjumlah 86,4 juta, pemerintah menyediakan anggaran subsidi.
     

     

    Program yang yang tersedia

    BPJSKetenagakerjaan
     

    Program Jaminan Hari Tua

     
    Definisi

    Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.
     

    Iuran Program Jaminan Hari Tua:
     
    Ditanggung Perusahaan = 3,7%
    Ditanggung Tenaga Kerja = 2%

    Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.
     
    Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:

  • Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap
  • Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 1 bulan (dan tidak bekerja lagi di perusahaan lain)
  • Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI
  •  

    Tata Cara Pengajuan Jaminan

    1.Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 Jamsostek kepada kantor Jamsostek setempat dengan melampirkan:

    a. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli
    b. Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi)
    c. Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan
    atau
    Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial
    d. Kartu Keluarga (KK)

     
    2. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter
     
    3. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia dilampiri dengan:

    a. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
    b. Photocopy Paspor
    c. Photocopy VISA

     
    4. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 thn dilampiri:

    a. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan
    b. Photocopy Kartu keluarga
     
    5. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 thn telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja, dilampiri dengan:

    a. Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan
    b. Surat pernyataan belum bekerja lagi
    c. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/POLRI/ABRI

     
    Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tersebut PT Jamsostek (Persero) melakukan pembayaran JHT
     

    Program Jaminan Kecelakaan Kerja

    Pengertian

    Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% – 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.

    Manfaat

    Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran.

    Biaya Transport (Maksimum)

    · Darat/sungai/danau Rp 750.000,-

    · Laut Rp 1.000.000,-

    · Udara Rp 2.000.000,-

    Sementara tidak mampu bekerja

    · Empat (4) bulan pertama, 100% x upah sebulan

    · Empat (4) bulan kedua, 75% x upah sebulan

    · Seterusnya 50% x upah sebulan
     
    Biaya Pengobatan/Perawatan

    Rp 20.000.000,- (maksimum) dan Pergantian Gigi tiruan Rp. 2.000.000,- (Maksimum)
     
    Santunan Cacat

    · Sebagian-tetap: % tabel x 80 bulan upah

    · Total-tetap:

    o Sekaligus: 70% x 80 bulan upah

    o Berkala (24 bulan) Rp 200.000,- per bulan*

    · Kurang fungsi: % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan upah

    Santunan Kematian

    o Sekaligus 60% x 80 bulan upah

    o Berkala (24 bulan) Rp. 200.000,- per bulan*

    o Biaya pemakaman Rp 2.000.000,-*

    Biaya Rehabilitasi diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi RS Umum Pemerintah dan ditambah 40% dari harga tersebut, serta biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp 2.000.000,-

    o Prothese/alat penganti anggota badan

    o Alat bantu/orthose (kursi roda)

    Penyakit akibat kerja, besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya pera watan sama dengan poin ke-2 dan ke-3.

    Iuran

    o Kelompok I: 0.24 % dari upah sebulan;

    o Kelompok II: 0.54 % dari upah sebulan;

    o Kelompok III: 0.89 % dari upah sebulan;

    o Kelompok IV: 1.27 % dari upah sebulan;

    o Kelompok V: 1.74 % dari upah sebulan;

    *) sesuai dengan PP Nomor 84 tahun 2010

     
    Tata Cara Pengajuan Jaminan

    Apabila terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib mengisi form jamsostek 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada PT Jamsostek (Persero) tidak lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan
    Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal dunia oleh dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada PT Jamsostek (persero) tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal. Selanjutnya PT Jamsostek (Persero) akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja/ahli waris.
    Form Jamsostek 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti:
    Fotokopi kartu peserta (KPJ)
    Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form Jamsostek 3b atau 3c
    Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan
    &nsp;

    Program Jaminan Kematian

    Definisi

    Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp 21.000.000,- terdiri dari Rp 14.200.000,- santunan kematian dan Rp 2 juta biaya pemakaman* dan santunan berkala .

    Manfaat Program JK

    Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja seperti:

    Santunan Kematian: Rp 14.200.000,-
    Biaya Pemakaman: Rp 2.000.000,-
    Santunan Berkala: Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan)

    *) sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2012
     
    Tata Cara Pengajuan Jaminan Kematian

    Pengusaha/keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi dan mengirim form 4 kepada PT Jamsostek (Persero) disertai bukti-bukti:

    *Kartu peserta Jamsostek (KPJ) Asli tenaga Kerja yang Bersangkutan
    )Surat keterangan kematian dari Rumah sakit/Kepolisian/Kelurahan
    *Salinan/Copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga Tenaga Kerja bersangkutan yang masih berlaku
    *Identitas ahli waris (photo copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga)
    *Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/Kepala Desa setempat
    *Surat Kuasa bermeterai dan copy KTP yang diberi kuasa (apabila pengambilan JKM ini dikuasakan)

    PT Jamsostek (Persero) hanya akan membayar jaminan kepada yang berhak
     

    Sektor Informal

    Pengertian

    Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di Luar Hubungan Kerja (LHK) adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal.
     

    Tujuan

    Memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko antara lain kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
    Memperluas cakupan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja

     

    Jenis Program & Manfaat (sesuai PP 14/1993):

    Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), terdiri dari:

  • biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja
  • biaya perawatan medis
  • biaya rehabilitasi
  • penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
  • santunan cacat tetap sebagian
  • santunan cacat total tetap
  • santunan kematian (sesuai label)
  • biaya pemakaman
  •  

  • santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap
  • Jaminan Kematian (JK), terdiri dari biaya pemakaman dan santunan berkala
  • Jaminan Hari Tua (JHT), terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya
  • Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), terdiri dari rawat jalan tingkat pertama meliputi: pemeriksaan dan pengobatan dokter umum dan dokter gigi, pemeriksaan diberikan dalam bentuk tindakan medis sederhana; rawat inap; pertolongan persalinan; penunjang diagnostic berupa pemeriksaan laboratorium, radiologi, EEG dsb; pelayanan khusus berupa penggantian biaya prothese, orthose dan kacamata; dan pelayanan gawat darurat
  •  

    Kepesertaan

  • Sukarela
  • Usia maksimal 55 tahun
  •  
    Dapat mengikuti program Jamsostek secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta
    Dapat mendaftar sendiri langsung ke PT Jamsostek (Persero) atau mendaftar melalui wadah/kelompok yang telah melakukan Ikatan Kerjasama (IKS) dengan PT Jamsostek (Persero)
     

    Iuran

    Iuran TK LHK ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu berdasarkan upah sekurang-kurangnya setara dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota
     
    Besaran Iuran
     
    Ket: Iuran ditanggung sepenuhnya oleh peserta
     
    Cara Pembayaran

  • Setiap bulan atau setiap tiga bulan dibayar di depan
  • Dibayarkan langsung oleh peserta sendiri atau melalui Penanggung Jawab Wadah/Kelompok secara lunas
  • Pembayaran iuran melalui Wadah/Kelompok dibayarkan pada tanggal 10 bulan berjalan disetorkan ke Wadah/Kelompok, dan tanggal 13 bulan berjalan Wadah/Kelompok setor ke PT Jamsostek (Pesero)
  • Pembayaran iuran secara langsung oleh Peserta baik secara bulanan maupun secara tiga bulanan dan disetor paling lambat tanggal 15 bulan berjalan
  •  
    Dalam hal peserta menunggak iuran, masih diberikan grace periode selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti
    Peserta yang telah kehilangan hak jaminan dapat memperoleh haknya kembali jika peserta kembali membayar iuran termasuk satu bulan iuran yang tertunggak dalam masa grace periode
     
    Baca pula

    http://www.agustiantocentre.com/?p=1612#.Uv_vUu_vbuQ.twitter

    https://intranet2012.wordpress.com/about/
     

    Advertisements

    BPJS Kesehatan

     
     
    BPJS
     

     
    Mulai Januari 2014 masyarakat Indonesia tanpa kecuali dapat mengikuti layanan Asuransi Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
    Apabila semua berjalan lancar maka diharapkan pada tahun 2017 semua penduduk telah terdaftar
     
    Merupakan program pemerintah yang sifatnya asuransi sosial dan wajib bagi Warga Negara Indonesia termasuk bagi Warga Negara Asing yang sudah menetap di Indonesia selama 6 bulan. Jadi begitu daftar, orang dengan penyakit apapun bisa ditanggung,” jelas Supriyantoro di Kantor Kementerian Kesehatan
     
    Nama BPJS merupakan tranformasi dari PT Askes. Seadngkan BPJS ketenagakerjaan merupakan tranformasi dari PT Jamsostek. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
     
    Panduan Layanan dapat diunduh di http://www.bpjs-kesehatan.go.id/semua-download.html

    Pilih Buku Panduan Layanan bagi Peserta BPJS Kesehatan Klik OK

    BPJS-Panduan
     
    arrow4_e0
    Klik BPJS-BukuPanduan
     
     
    Unduh Formulir Daftar Isian Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja

    http://www.bpjs-kesehatan.go.id/semua-download.html

    *.Pilih Formulir Daftar Isian Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja

    Tampilan untuk mengunduh file PDF muncul Klik OK

    FilePendaftaranBJPS
     
    arrow4_e0
    Klik Formulir DIP Pekerja Bukan Penerima Upah
     
     
    Pendaftaran
     
    BPJS-Daftar
     
    Pendaftaran peserta BPJS tidak berlangsung lama. “Hanya 15 menit untuk pendaftaran sampai dapat kartu peserta BPJS,” kata Sri…Setidaknya seseorang sudah mendaftarkan diri selama 6 bulan (minimal)

    Bagi karyawan swasta, Anda bisa mendaftar melalui perusahaan tempat Anda kerja. Kemudian perusahaan mendaftarkan ke kantor Askes yang sekarang sudah berganti nama jadi BPJS Kesehatan. Bisa melalui kantor cabang yang ada di provinsi, kabupaten, maupun kota.

    Perusahaan kemudian membayar iuran sebesar yang sudah ditentukan pemerintah ke bank yang ditunjuk BPJS Kesehatan, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Setelah konfirmasi pembayaran, perusahaan akan mendapatkan kartu BPJS Kesehatan untuk karyawannya.

    Sedangkan bagi pekerja bukan penerima upah, seperti wiraswasta, investor, petani, nelayan, pedagang keliling, dan lainnya, pendaftaran bisa dilakukan dengan langsung mendatangi kantor BPJS Kesehatan. Kemudian mengisi formulir dan menunjukkan salah satu kartu identitas, seperti KTP, SIM, KK, atau paspor…peserta wajib memiliki NIK pada e-KTP atau Kartu Keluarga,”
     
    Untuk penduduk DKI-Jakarta isi form tersebut dan dengan membawa:

    2 Foto berwarna 3×4 – KTP – Kartu Keluarga – Kartu Nikah dafter di:

    Kantor Cabang: Graha Askes lt 2-Jl.Raya Pasar Minggu 17
    Telp : 500400
     
    Iuran

    Kelas 1 : Rp 59.500/orang/bulan
    Kelas 2 : Rp 42.500/orang/bulan
    Kelas 3 : Ro 25.500/orang/bulan
     
    Adapun bagi karyawan penerima upah sebesar 4,5 persen dari gaji karyawan per bulan hingga Juni 2015, dan meningkat menjadi 5 persen pada 1 Juli 2015. Untuk komposisi besaran iuran, pengusaha diminta membayarkan iuran karyawannya sebesar 4 persen, sedangkan pekerja sebesar 0,5 persen sebelum Juli 2015 dan 1 persen setelah Juli 2015.

    Sedangkan iuran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dibayarkan pemerintah sebesar Rp19.225 per bulan/orang. Kemudian bagi PNS/Polri/TNI/Pensiunan sebesar 5 persen, yang terdiri dari 3 persen pemerintah, 2 persen pekerj
     
    Apabila pembayaran premi/iuran menunggak 3 bulan berturut-turut maka pelayanan kesehatannya dihentikan sementara, dan apabila ingin melanjutkan kembali maka harus membayar premi/iuran yang tertunggak dan dikenakan denda 2% dari premi/iuran tersebut.
     
    Biaya tersebut mendapatkan layanan dari Puskesmas sampai Rumah Sakit, baik sakit ringan maupun sakit berat seperti Jantung atau Cuci Darah. Sakit tidak pernah di undang, setidaknya bisa menjadi motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam asuransi kesehatan nasional ini.
     
    Cara Pendaftaran Pekerja Mandiri dan Bukan Pekerja
     
    BPJS-bukanPkerja2
     
    BPJS-IuranScreenshot from 2014-01-31 04:11:34
     
    Sedangkan pembayaran dapat melalui bank yang sudah ditunjuk seperti bank Mandiri, BRI dan BNI. Bagaimana proses penanganan medis sampai rumah sakit. Pertama rujukan diberikan melalui puskesmas, dari sana baru diarahkan dengan surat puskesmas untuk rujukan rumah sakit.
     
    Seperti layanan asuransi umum, layanan BPJS memiliki ketentuan sendiri. Saat ini masih dipertanyakan apakah semua masalah kesehatan ditanggung oleh BPJS. Karena layanan BPJS masih mengunakan aturan standar (lama) dan berbeda dengan layanan dari jaminan kesehatan untuk rakyat miskin. Sebaiknya dibaca terlebih dahulu klausa dari persyaratan BPJS
     
    “Bagi penderita penyakit kronis khususnya untuk pelayanan obat dibuat kebijakan di antaranya penderita penyakit kronis dapat mengikuti Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) BPJS Kesehatan melalui pelayanan rujuk balik. Pemberian obat dapat dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk kebutuhan 1 bulan,” paparnya.

    Program rujuk balik ini untuk melayani beberapa penyakit kronis seperti Diabetes Mellitus, Hipertensi, Jantung, Asma, Epilepsi dan penyakit kronis lainnya. Untuk program rujuk balik, baru akan disusun tatalaksana dan obatnya antara BPJS Kesehatan dan organisasi profesi.

    Untuk peserta dengan penyakit berbiaya tinggi, lanjut Fajri, khusus untuk pemberian obat, misalkan penderita thalasemia dan hemophilia tidak hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Dapat juga dilayani di dokter spesialis praktek perorangan atau bersama yang telah bekerjasama dengan BPJS.

    “Dengan mempertimbangkan kemampuan si klinik dan kondisi geografis si pasien yang tidak memungkinkan dibawa ke RS,” kata Fajri.

    Ia juga mengingatkan bila ada pasien peserta JKN yang diminta membeli obat dengan biaya sendiri oleh klinik atau rumah sakit, maka harus dilaporkan ke Satgas yang telah dibentuk BPJS Kesehatan atau posko BPJS 24 jam.
     

    Evaluasi BPJS Kesehatan
    Masalah Obat
    Paling Dikeluhkan

     
    BPJS-contoh
    http://www.beritasatu.com/kesra/165052-evaluasi-bpjs-kesehatan-masalah-obat-paling-dikeluhkan.html
     
    http://www.beritasatu.com/kesra/165270-sby-keberhasilan-bpjs-tergantung-sinergi.html
     
    BPJS-Pasien
     
    Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, permasalahan masih didominasi ketidaksiapan pemerintah dan BPJS Kesehatan –sebelumnya bernama PT Askes (Persero)– dalam menyelenggarakan jaminan sosial bagi masyarakat.
     
    “Salah satu contoh, sampai saat ini masih banyak pengusaha tidak mengetahui berapa iuran yang harus dibayarkan, manfaat, serta fasilitas yang akan didapat pekerja,” kata Timboel dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu 15 Januari 2014.
     
    Sementara itu, dari pengakuan seorang pekerja di KBN Cakung pemegang kartu JPK Jamsostek merasa dirugikan karena BPJS Kesehatan hanya mengcover biaya sebatas Rp250 ribu, sementara biaya rumah sakit yang harus dikeluarkan Rp1,6 juta.
     
    Pasien mengantri di Puskesmas Cempaka Putih, Rabu (15/1). Setelah dua minggu program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan, puskesmas menilai kapitasi masih terlalu rendah dan belum bisa menutupi biaya pelayanan kesehatan masyarakat. (sumber: Beritasatu.com/Siti Rizkika)
     
    Permasalahan pendaftaran menjadi peserta BPJS Kesehatan juga dikeluhkan masyarakat, karena banyak lokasi pendaftaran hanya ada di lokasi-lokasi tertentu saja, sehingga terjadi penumpukan calon pendaftar. “Seharusnya pendaftaran BPJS Kesehatan dilakukan di Puskesmas-Puskesmas atau rumah sakit-rumah sakit yang mudah diakses masyarakat,” ujar Timboel.
     

     
    nafsiah-kanker130513b
    Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengakui bahwa masih ada keluhan mengenai pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014, namun sebagian besar masyarakat telah memahami program tersebut.
     
     

    Rumah Sakit rujukan

    Di Jakarta baru 3 Rumah sakit yaitu :


    RSPI Dr. Sulianti Saroso

    Jl. Baru Sunter Permai Raya – Jakarta 14340 
    Phone 021-6506559 Fax 021-6401411 
    RSU Persahabatan
    Jln. Persahabatan Raya No.1 Jakarta 13320
    Telp. 021- 4891708/4891745, Faks: 4711222
    RSPAD Gatot Sobroto
    Jl. Dr A Rahman Saleh No 24 Jakarta Pusat
    Telp. 021 – 371008

     


    Kapan Asuransi Pendidikan
    akan
    diselenggarakan oleh pemerintah..?